|
D
|
i Nusantara ini pernah
terwujud peradaban yang bagus dan besar. Karena itu tugas kita adalah membangun
suatu bangsa yang rakyatnya hidup sejahtera, harmonis di antara semua suku
bangsa dan agama, memanfaatkan karunia Tuhan dengan arif dan handal, hidup
damai dengan alam yang diberikan Tuhan. Tidak justru merusak alam sehingga
menimbulkan bencana bagi kita semua[3].
Bangsa
Indonesia pada dasarnya memiliki sejarah peradaban yang maju pada zamannya.
Jika ditilik dari sejarah, ketika Eropa masih hidup di zaman kegelapan pada
abad pertengahan, pada 400 M di Kalimantan Timur sudah berdiri kerajaan Kutai
dengan rajanya yang terkenal, Munawarman. Kemudian pada 520 M, berdiri kerajaan
Taruma Negara di Jawa Barat. Pada 640 M kerajaan Kalingga dan Mataram Hindu di
Jawa Tengah, dan pada 700 M berdiri negara besar Sriwijaya. Mencapai puncak
pada 1293, Majapahit menguasai Nusantara. Peradaban Hindu yang maju sudah
berkembang di Nusantara.
Pada
kurun waktu antara 650 M hingga 1250 M ada tiga wilayah perkembangan peradaban.
Di Eropa berkembang Peradaban Nasrani, di Timur Tengah berkembang peradaban
Islam, dan di Asia berkembang peradaban Hindu-Budha. Terjadi interaksi bahkan
konflik antara tiga peradaban itu. Peradaban Islam berhasil membentuk dunia
Islam, terbentang dari Spanyol hingga China. Selama 600 tahun Islam mewarnai
peradaban dunia. Di belahan Barat mengungguli peradaban Nasrani, ke Timur
mengungguli peradaban Hindu-Budha. Agama Islam masuk wilayah Nusantara sekitar
1450 M, dengan cepat membentuk peradaban Islam yang berpusat di Kesultanan Aceh
dan Demak. Perubahan Hindu ke Islam berlangsung damai melalui proses akulturasi
budaya. Peradaban Nusantara ditopang dengan kekayaan alamnya yang sangat
berlimpah, terutama rempah-rempah yang menjadi komoditi utama perdagangan pada
saat itu, selain itu letak geografis Nusantara pun sangat strategis (jalur
perdagangan) menjadikan Nusantara pada saat itu semakin maju dari segi
peradaban karena kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Hal
tersebut membuat kawasan Nusantara dikenal oleh orang-orang Eropa. Alfonso de Albuquerque, tokoh inilah,
yang mengenalkan Nusantara kepada orang-orang Eropa yang
pada akhirnya mengakibatkan pada dimulainya kolonialisasi berabad-abad oleh Portugis bersama bangsa Eropa lain, terutama Inggris
dan Belanda[4].
Indonesia,
bersumber dari peradaban yang lama, luhur, bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa
budak, bukan bangsa yang patut dijajah. Bahwa bangsa Indonesia mempunyai
pemuda-pemudi yang gagah berani yang berhasil mengusir penjajah dengan
pengorbanan yang sangat besar dan menjadi bangsa yang merdeka setelah berjuang
selama berabad-abad untuk lepas dari jerat kolonialisme Inggris, Spanyol,
Perancis, Portugal, Belanda dan Jepang. Indonesiapun menjadi sebuah negara
merdeka yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam
perjalanannya, Indonesia mencoba membangun peradaban Indonesia dengan semangat
peradaban yang pernah diraih Nusantara di masa lampau. Beberapa fase telah
dilalui Indonesia untuk membangun peradaban tersebut, mulai dari fase proklamasi
kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan[5],
Demokrasi Parlementer[6],
Demokrasi Terpimpin[7],
Gerakan 30 September, Era Orde Baru[8],
krisis ekonomi[9],
dan terakhir fase Reformasi[10]
tahun 1998 masih belum mampu menciptakan sebuah peradaban yang maju guna
menciptakan sebuah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Reformasi
Jalan Di Tempat
Terhitung
mulai tahun 1998 hingga 2012, reformasi Indonesia sudah berjalan 14 tahun.[11]
Perubahan berupa kesejahteraan hidup belumlah tercapai, malah kemiskinan dan
penderitaan terus mendera masyarakat. Harapan masyarakat kan kesejahteraan,
tidak terlalu hirau dengan demokratisasi, liberalisasi, HAM, lingkungan hidup,
dan lain-lain. Reformasi belum berhasil mengubah “kebiasaan” masyarakat
Indonesia berupa korupsi. Rakyat terperanjat karena ternyata korupsi yang
terjadi di Indonesia terjadi disemua lingkup dan lini bangsa ini.
Menyalahgunakan wewenang sebagai jalan pintas menjadi kaya. Kolusi itulah pintu
masuk korupsi dan nepotisme. Betapapun kecilnya kekuasaan dapat dimanfaatkan
untuk korupsi. Jabatan, kekayaan, dan gelar akademis bisa dibeli dengan uang.
Menghadapi
situasi negara seperti ini, khawatir gerakan reformasi yang telah berjalan ini
akan sama dengan revolusi pada zaman Bung Karno dan pembangunan nasional pada
zaman Soeharto. Keduanya gagal karena tidak kunjung mampu menciptakan keadilan
dan kesejahteraan rakyat. Akankah reformasi mengalami nasib yang sama? Ini
tantangan yang harus dihadapi.
Kegagalan
reformasi juga disebabkan oleh para kaum reformis itu sendiri. Ibnu Mahmud
Bilalludin (Ketua Presidium PP. MASIKA-ICMI) dalam sebuah tulisan “Konfigurasi
Politik Masa Transisi Demokrasi”[12]
menyebutkan bahwa membaca reformasi Indonesia adalah menangisi “penyerahan”
pengelolaan negara pada penguasa zalim yang hanya mampu menuding dan menuduh.
Para reformis hanya mempu secara ikhlas menyerahkan hak pengelolaan negara pada
mereka yang tidak memiliki saham dalam gerakan reformasi. Terlebih, rumus
perubahan sosial (transformasi sosial) mengatakan “kekuasaan walau segenggam
masih lebih bermakna (untuk modal perubahan) dibanding berkarung-karung teori
dan angan-angan.” Sebab itu, tanpa segenggam kekuasaan, apa yang dapat kaum
reformis lakukan? Dengan menyerahkan hak kekuasaan dan hak pengelolaan negara
pada para pembajak, sesungguhnya mereka menjadi aktor utama kehancuran bangsa.
Sebab, mereka gagal menjadikan dirinya avatar yang seharusnya berhidup dalam perjuangan menegakkan
keadilan, kesejahteraan dan kebenaran.
Indonesia-Ku
Kini
Kemiskinan[13],
pengangguran[14],
ketimpangan ekonomi, kebodohan, rendahnya kualitas sumber daya manusia[15],
pudarnya keunggulan sumber daya sosial khas bangsa Indonesia[16], degradasi
kualitas sumber daya alam dan lingkungan, lemahnya daya saing, serta rendahnya
posisi bangsa ini terhadap bangsa-bangsa lainnya ternyata terus berlangsung dan
melekat dengan proses pembangunan nasional adalah gambaran umum Indonesia kini
(saat ini).
Begitu
pula dengan kondisi politik di Indonesia, kondisi politik Indonesia
mengingatkan orang akan adagium politik klasik bahwa tidak ada kawan dan lawan
abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Perbedaan ideologi bukanlah masalah
penting sejauh kepentingan politik, hukum dan ekonomi pejabat terlindungi.
Politik telah kehilangan makna yang luhur dan cenderung di redusir menjadi
siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana kekuasaan didapatkan. Hal ini sangat
melenceng dari tujuan utama politik, yaitu bagaimana menciptakan kesejahteraan
rakyat.
Politik
sebagai tools atau alat seharusnya bisa dijadikan
sebagai fondasi bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui politik
yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat inilah yang akan berdampak pula
terhadap segi-segi kehidupan lainnya. Mampu menopang perekonomian nasional,
tegaknya hukum Indonesia, sosial kemasyarakatan yang harmonis, sistem
pendidikan yang berkualitas dan merata, dan terhadap isu-isu lainnya seperti
HAM, gender, budaya, kesehatan, lingkungan, tekhnologi, pergaulan internasional
dan lain sebagainya.
Rakyat
Indonesia masih mendambakan terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa untuk
menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan
sisi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini
sangat relevan bagi segenap bangsa Indonesia untuk kembali mendalami cita-cita
dan tujuan leluhur kemerdekaan seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945
karena negara serta masyarakat Indonesia masih dihadapkan kepada persoalan dan
permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas sebelumnya.
Pengalaman
dan kinerja pembangunan nasional, paling tidak setelah reformasi tahun 1998,
belum cukup untuk membangkitkan kesadaran dan komitmen bangsa. Mestinya dengan
kepeloporan semua pihak yang pernah dipercaya rakyat untuk memimpin negara ini
melakukan perubahan atau koreksi mandasar terhadap strategi dan kebijakan serta
program pembangunan nasional.
Belajar
dari pergerakan dan pengalaman membangun Indonesia selama lebih dari 66 tahun
dan harapan serta cita-cita menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan
makmur, maka diperlukan suatu reorientasi, penekanan dan penajaman kembali
strategi dan kebijakan pembangunan yang dapat menempatkan posisi sentral
cita-cita yaitu kedaulatan dan keadilan diseluruh bidang kehidupan negara serta
masyarakat menjadi kenyataan. Reorientasi, penekanan dan penajaman kembali
paradigma pembangunan nasional ini sudah mendesak untuk ditetapkan dan
dilaksanakan.
Platform
Membangun Kembali Indonesia[17]
Melihat
keadaan Indonesia di atas, untuk memulai pembangunan kembali bangsa dan negara
diperlukan beberapa agenda dasar atau platform yang sifatnya mendesak.
1. Mewujudkan good governance pada semua lapisan pengelolaan negara
2. Menegakkan supremasi hukum
dengan konsisten dan konsekuen
3. Melaksanakan Rekonsiliasi
Nasional:
a. menarik pelajaran pahit dari
masa lalu dengan tekad tidak mengulanginya
b. menatap masa depan dengan
pendamaian dan penyatuan seluruh kekuatan bangsa
c. menegaskan garis pemisah
antara masa lalu dan masa mendatang
4. Merintis Reformasi Ekonomi
dengan mengutamakan pengembangan kegiatan produktif dari bawah
5. Mengembangkan dan memperkuat
pranata-pranata demokrasi : kebebasan sipil (khususnya kebebasan pers dan
akademik), pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pemerintahan,
perwakilan, dan pengadilan
6. Meningkatkan ketahanan dan
keamanan nasional dengan membangun harkat dan martabat personil dan pranata TNI
dan Polri dalam bingkai demokrasi
7. Memelihara keutuhan wilayah
negara melalui pendekatan budaya, peneguhan ke-Bhineka-an dan ke-Eka-an, serta
pembangunan otonomisasi
8. Meratakan dan meningkatkan
mutu pendidikan di seluruh Nusantara[18]
9. Mewujudkan Keadilan Sosial
bagi seluruh rakyat sebagai tujuan bernegara
10. Mengambil peran aktif dalam
usaha bersama menciptakan perdamaian dunia
Platform membangun kembali Indonesia
yang berisi sepuluh langkah strategis pembangunan nasional yang dirumuskan oleh
Nurcholish Madjid pada tahun 2003. Sudah hampir 9 tahun berlalu sejak Cak Nur[19]
merumuskan platform membangun kembali Indonesia
namun hal tersebut dirasa masih relevan untuk sekarang dan waktu yang akan
datang. Cak Nur mencoba merumuskan pengelolaan dan pembangunan negara yang
kontekstual sesuai kondisi objektif negara serta visioner untuk menyongsong
masa depan Indonesia yang gemilang.
Platform pertama dan utama yang harus
dilakukan adalah mewujudkan good governence atau kepemerintahan yang baik. Reformasi kehidupan
berbangsa dan bernegara memang harus dimulai dari reformasi birokrasi.
Birokrasi Indonesia harus efektif dan efesien bebas dari KKN, profesional dalam
melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Langkah berikutnya adalah penegakan
hukum yang selama ini diabaikan. Tanpa penegakan hukum yang kuat dan adil,
tatanan negara bisa rusak. Sistem penegakan hukum di Indonesia sangat lemah dan
menyedihkan karena penegak hukum ada yang melanggar hukum.
Suasana
kehidupan bangsa yang rawan konflik supaya diakhiri dengan melaksanakan
rekonsiliasi nasional. Dengan menyatukan seluruh kekuatan bangsa, bergerak maju
mewujudkan Indonesia yang tentram dan damai. Dambaan seluruh masyarakat adalah
kehidupan yang sejahtera. 66 tahun Indonesia merdeka tetapi rakyat masih
menderita, miskin dan tertinggal. Karena itu reformasi ekonomi supaya terus
ditingkatkan. Indonesia juga masih berjuang untuk menciptakan negara yang
demokratis. Untuk itu struktur dan kultur demokrasi supaya diperkuat. Struktur
demokrasi sudah ditegakkan tetapi kultur atau budaya demokrasi belum
demokratis.
Agar
masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan baik, sangat diperlukan keamanan dan
ketentraman. Diciptakan stabilitas nasional yang kondusif bagi masyarakat dan
aparatur negara untuk bekerja secara optimal. Indonesia yang aman dan damai
juga sangat diperlukan bagi upaya mewujudkan Indonesia yang bersatu dalam
kerangka NKRI. Pemerintah pusat yang kuat didukung oleh pemerintah daerah yang
terjalin dalam sisitem desentraslisasi berupa otonomi daerah.
Membangun
negara Indonesia yang maju dan sejahtera sangat diperlukan SDM yang
berkualitas. Itulah sebabnya pendidikan nasional menjadi priorotas utama.
Penduduk Indonesia yang banyak jumlahnya jangan menjadi beban melainkan menjadi
pendukung dan modal bangsa guna mencapai kesejahteraan. Sejajar dengan upaya
pendidikan, diselaraskan pula dengan keadilan sosial. Rakyat yang cerdas dan
negara yang adil merupakan jalan lurus menuju masyarakat adil dan makmur. Platform terakhir adalah ikut aktif menciptakan
perdamaian dunia, agar Indonesia menjadi negara terhormat dan berwibawa dalam
pergaulan internasional.
Platform membangun Indonesia yang digagas
oleh Cak Nur tersebut merupakan strategi pembangunan nasional yang tepat dan
operasional. Namun keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan pada faktor
manusia. Kondisi Indonesia saat ini sedang dalam krisis moral. Korupsi,
terpinggirkannya budi pekerti, ucapan yang selalu berbeda dengan tindakannya,
keserakahan akan kekuasaan, dan lain-lain. Disamping itu, sesungguhnya bangsa
Indonesia memiliki semua potensi untuk maju tetapi masih terhalang oleh krisis
moral yang melanda masyarakat Indonesia. Pengalaman sejarah menunjukkan Romawi
yang jaya runtuh karena krisis moral, begitu pula kerajaan-kerajaan besar lain
bisa hancur bukan karena diserang musuh tetapi karena krisis moral yang
dialami.
Membangun
Peradaban di Indonesia
Ilmu
Pengetahun dan Tekhnologi (Iptek), menjadi inti peradaban zaman modern. Dengan
iptek kita mampu mengelola dan memanfaatkan alam bagi kesejahteraan hidup. Kaum
Nasrani, Hindu dan Budha telah berhasil belajar dan memanfaatkan alam,
sedangkan umat Islam (yang menjadi mayoritas penduduk bangsa Indonesia) masih
tertinggal dibelakang. Dewasa ini umat Islam merupakan kaum yang paling rendah
penguasaan iptek, tidak terkecuali Indonesia, sehingga belum mampu membangun
peradaban yang maju. Karenanya tidak ada jalan lain kalau bangsa Indonesia
ingin maju harus menguasai iptek secara luas dan mendalam[20].
Kunci
penguasaan iptek itu adalah ilmu filsafat. Umat Islam klasik dulu belajar ilmu
filsafat dari bangsa Yunani. Filsafat Yunani diangkat derajat dan kegunaannya
dengan nilai-nilai Islam dan dikembangkan untuk menciptakan tekhnologi.
Peradaban yang dipelopori umat Islam dan dilanjutkan oleh dunia Barat telah
berhasil membangun peradaban manusia seperti yang terlihat sekarang. Peradaban
manusia itu akan terus berkembang maju. Bangsa Indonesia yang tengah membangun
ini hendaknya bertolak pada landasan filosofi yang tepat. Pendekatan rasional sekaligus
spiritual seperti diamanatkan Pancasila, dasar dan ideologi negara. Pancasila
adalah falsafah dan pandangan hidup, yang upaya pelaksanaannya dianalisis
secara filsafati untuk selanjutnya menjadi ideologi Pancasila. Ideologi
Pancasila yang merupakan pelaksanaan filsafat Pancasila akan menjadi doktrin
yang membimbing pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Setelah Pancasila
menjadi ideologi akan memiliki daya mengikat dan operasional secara publik dan
secara budaya dalam masyarakat.
Bertolak
dari tingkat peradaban masyarakat di Nusantara serta mengacu pada kejayaan
peradaban Islam klasik, bangsa Indonesia memiliki peluang besar membangun
peradaban yang tinggi. Pada tahun 400 M telah berdiri kerajaan Hindu di Kutai
Kalimantan Timur dengan rajanya yang terkenal, Munawarman, disusul kerajaan
Tarumanegara di Jawa Barat. Sriwijaya tampil pada 700 M menjadi kerajaan Budha
yang besar dan berpengaruh dikawasan Asia Tenggara. Berbarengan dengan
Sriwijaya, di Jawa Tengah berdiri dengan megah kerajaan Mataram Kuno. Candi
Dieng, Borobudur dan Prambanan merupakan bukti yang tidak dapat dipungkiri.
Pada abad 8 kerajaan-kerajaan Nusantara pindah ke Jawa Timur dengan berdirinya
kerajaan Kahuripan dengan rajanya yang terkenal Airlangga. Dilanjutkan dengan
kerajaan Dhoho, Kediri dengan rajanya Prabu Jayabaya. Kerajaan Kediri surut
disambung dengan kerajaan Singosari dan tampilnya kejayaan Nusantara dibawah
kekuasaan Majapahit tahun 1293 M. Majapahit bertahan hingga 1520 M untuk
dilanjutkan oleh kerajaan Islam, Demak Bintara. Nusantara memasuki kerajaan
Islam yang berlangsung hingga zaman kemerdekaan sejak 1945. Bangsa Indonesia
adalah bangsa yang teruji ketahanan dan kekuatannya. Ditempa oleh sejarah
perjuangan yang panjang, kaya budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia
yang jika dikelola dengan baik Indonesia akan menjadi bangsa besar.
Ada
dua hal mendasar dalam upaya membangun Indonesia yang berperadaban tinggi, yaitu
pertama perubahan mindset atau
pola pikir bangsa, terutama character building agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan kedua
membangkitkan etos keilmuan guna menguasai filsafat dan iptek yang dibarengi
pula dengan 10 platform membangun
kembali Indonesia yang telah dijabarkan seperti diatas. Membangun Indonesia
yang berperadaban tinggi, merintis pembentukan peradaban Indonesia yang maju
dan sejahtera, mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat dan terhormat. Berbekal
aset bangsa yang besar, kita melangkah kedepan menuju peradaban baru Indonesia.
Ciputat,
04 April 2012
[3] Mengutip Prabowo Subianto
dalam sebuah pengantar pada buku Membangun Kembali Indonesia Raya; Haluan Baru
Menuju Kemakmuran.
[4] Pada saat itu, Eropa mulai
bangkit, keluar dari abad kegelapan memasuki era pembaharuan yang disebut Renaissance. Renaissance adalah perubahan mindset dan culturalcet menuju masyarakat yang
rasional dan maju. Sejak adab ke 14 bangkit menguasai filsafat yang melahirkan
iptek, sampai pada puncaknya memasuki masa pencerahan pada abad ke 18. Tampil
para filsuf dan cendekiawan mengembangkan ilmu pengetahuan. Secara cepat dan
pasti Eropa berhasil membentuk peradaban baru yang maju menuju zaman modern.
Revolusi industri semakin melancarkan bangsa-bangsa Eropa menjadi kuat dan
menaklukkan dunia melalui proses kolonialisme.
[5] Pasca proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda terus
mencoba menjajah Indonesia. Perang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan NKRI
ini berlangsung dari tahun 1946 – 1949. Setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia.
Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.
[6] Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang
menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif.
Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan
menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam
demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
[7] Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam
rezim yang otoriter di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia
menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara
bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni
Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa
Barat pada tahun 1955 dalam KTT
Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.
[10] Era Reformasi ditandai
dengan runtuhnya rezin otoriter Soeharto. Soeharto
mengundurkan diri pada 21
Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti
ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie,
untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.
[11] Dalam sejarah reformasi
Indonesia pada tahun 1998, mahasiswa tercatat berperan besar sebagai motor
penggerak perubahan. Sekitar decade 90-an ada beberapa kondisi yang
melatarbelakangi bergairahnya kembali gerakan mahasiswa yang sebelumnya lama
dalam keadaan tiarap akibat represi rezim. Pertama ekses dari karakter
pendidikan politik yang tertutup dan kurang logis. Karakter pendidikan semacam
ini merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya ketidakpuasan dan kekecewaan
politik dikalangan kaum muda dan mahasiswa. Kedua, ekses dari politik
pembangunan Orde Baru. Politik pembangunan merupakan lahan yang subur bagi
tumbuhnya banyak pertanyaan tentang ketidakadilan. Kaum muda dan mahasiswa yang
peduli terhadap kelompok masyarakat yang terpinggirkan akibat politik
pembangunan terus melakukan kajian secara aktif dan intensif, turun kejalan dan
meneriakkan perlunya demokrasi ditumbuhkan. Ketiga, kegelisahan mehasiswa melihat
kehendak stabilitas politik dan ekonomi Orde Baru yang begitu kuat dan menuntut
biaya sosial yang besar. Ditengah situasi seperti inilah, mahasiswa dipaksa
untuk berpikir dan bersikap kritis terhadap kebijakan tersebut.
[13] Dalam sepuluh tahun terakhir
sejak krisis ekonomi tahun 1998, jumlah orang miskin rata-rata bertengger
diatas 35 juta orang atau dalam persentase lebih dari 15% atau sekitar satu
dari enam orang penduduk Indonesia adalah orang miskin (Badan Pusat Statistik)
[14] Dalam lima tahun terakhir
ini, dari jumlah angkatan kerja yang rata-rata sekitar 100 juta orang,
rata-rata 10% adalah menganggur, atau rata-rata sekitar 10 juta orang
menganggur atau satu daru sepuluh angkatan kerja adalah menganggur. Bahkan yang
lebih menyesakkan lagi, sebagian besar penganggur adalah mereka yang telah
menamatkan pendidikan tingkat atas (lebih dari 40%, BPS, 2008)
[15] Kualitas sumber daya manusia
nasional masih relative rendah dan relatif lambat meningkat. Kondisi tersebut
tercermin dari posisi Indonesia yang masih hanya berada pada tingkat 107 dari
177 negara dalam hal pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM/Human
Development Index, UNDP)
[16] Semangat gotong royong,
bangsa yang ramah serta religius adalah salah satu gambaran sumber daya sosial
khas bangsa Indonesia. Hal tersebut semakin pudar dengan semakin maraknya
aksi-aksi anarkis, baik dengan kedok suku, budaya, strata sosial, agama, dan
lain sebagainya.
[17] Diambil dari buku Indonesia Kita karya Prof. Dr. Nurcholish
Madjid dan buku Wasiat Sang Begawan; Pesan-Pesan Nurcholish
Madjid karya
Solichin. Gagasan platform
membangun kembali Indonesia dicetuskan
oleh Nurcholish Madjid pada tahun 2003 yang berisi mengenai 10 agenda dasar
yang mendesak untuk membangun kembali Indonesia yang pada saat itu sedang
mengalami degradasi dalam berbagai bidang, baik politik, hukum, sosial, budaya,
ekonomi dan lain-lain.
[18] Berkenaan dengan pemerataan
dan peningkatan mutu pendidikan, didalamnya mencakup sebagai investasi modal
manusia, masalah penelitian, masalah pendidikan agama, tentang pendidikan
perempuan, kesehatan sebagai pendidikan dan mengenai tentang pendidikan
lingkungan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar